RTR-Builder, Konsultasi Publik Online dan Protaru" kata Bupati. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata RuangRencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRW, dan yang berisi: Tujuan. Mekanisme tersebut ditetapkan agar semua pihak peduli dengan tata ruang sekitar. E. Tata Ruang . com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan fitur Rencana Tata Ruang (RTR) secara daring di. 5. Gubernur saat itu, Joko Widodo, menunda pengesahan untuk menjaring aspirasi warga. Kulon Progo - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) terus memperkuat sistem praktik pengadaan tanah yang berkeadilan. 22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Akhirnya RZWP3K terintegrasi kedalam Dokumen RTRW Provinsi Papua. 9. 4. Pendidikan D3 Komputer, D3 Desain Grafis, dan S1 ilmu Komunikasi IPK. 6 Monitoring Upload Dokumen Progres Rencana Tata Ruang di Aplikasi Protaru 40 Gambar 5. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Suara. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 1. Akhirnya RZWP3K terintegrasi kedalam Dokumen RTRW Provinsi Papua. 5. WebPROTARU, SITARUNAS, SIFATARU, Gagas Ruang, dan Katalog Bencana adalah bagian dari Portal Ditjen Tata Ruang. Pola. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. go. RTRW ADALAH MATRA SPASIAL PEMBANGUNAN DAERAH. 02/VI/2022 Tahun 2022. go. No Dokumen Jenis Dokumen Keterangan File Aksi; PETA RDTR. Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. WebPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034. 65. EduMotion Indonesia. Judul: Layanan Elektronik Pertanahan dan Tata Ruang Penulis: Hadi Arnowo ISBN: - B. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. WebKedudukan Fungsi Dan Manfaat Rtrw Provinsi Bali Sistem Informasi Protaru , “sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian rencana tata ruang baik rencana umum maupun rencana rinci yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalamnya menunjukkan kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan14. go. Web5 September 2023. 1. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN. Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Otonom di sekitarnya yang berbatasan; d. Tata Ruang. 21. 5. com - Jangka waktu penyusunan hingga penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) paling lama 18 bulan. Tipe Dokumen. 23. Abdul Halim Muslih menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 di halaman kantor BPN Bantul, Jumat (24/9/2021). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2019-2039 adalah dokumen hukum yang mengatur pengelolaan ruang dan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang. Menjelaskan Pengertian Dasar Penataan Ruang 3. mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana kerja terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. T. lihat PDF. 14. 9. 9. A. Salah satu terobosan yang dimunculkan dalam peraturan ini adalah penetapan rencana tata ruang yang semakin dipermudah. Dengan mengetahui pengertian tersebut, maka kamu akan mengetahui apa itu kepanjangan dan pengertian dari PKKPR. FGD Pengembangan Wilayah Sumatera Utara Integrasi Aerotropolis Kualanamu dan Hub Port Kuala Tanjung. Ruang Berita. 13. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. com – Rekrutmen Tenaga Individual Kontrak Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi referensi karir berikutnya bagi sobat kompaskerja. Penataan ruang adalah suatu sistem proses. 2. UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kedua regulasi ini memandatkan adanya penyatuan ruang darat dan ruang laut dalam satu rencana tata ruang wilayah. Perlindungan (daratan) 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu. Hai #SobatTataRuang. Perppu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 17 ini mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertan. Nomor. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali. kom. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertajuk Aplikasi Protaru, RDTR yang termuat adalah RDTR dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang dimana saja. 15. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tim efektif dan admin Protaru dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II akan saling berkoordinas dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen apa saja yang sudah atau belum diupload di Protaru. 12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. 1. 6. RDTR juga dilengkapi dengan Peraturan Zonasi (PZ) yang mengatur pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan tata ruang. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Untuk itu development program-nya harus menjadi kesepakatan bersama antar. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Jakarta (ANTARA) - Gempa di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada 21 November 2022 seharusnya menjadi pelajaran betapa pentingnya penataan ruang. 1/2018 ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2018. U. 600 hektare total luas lahan IKN akan diperuntukkan sebagai hutan kota. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL: Nomor: 11: Tahun: 2021: Tentang: TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG:. Dokumen resmi yang mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Indonesia. 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 10. Pemerintah Kota Malang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaunching inovasi baru secara daring. dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; Mengingat : 1. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Pekalongan,. membantu proses sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Aplikasi yang tersedia untuk ponsel pintar dengan sistem operasi Android maupun iOS ini memiliki sejumlah fitur. Pertanian 5. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah. Jatim Pintar memuat Informasi tata ruang RTRW Provinsi Jawa Timur dan Data Spasial Tata Ruang 38 Kabupaten/Kota Se Jawa. 01 Rincian Output Fasilitasi Penyusunan RTR Daerah. 391 -3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R A T URAN M E N T E R I AGRA R IA D AN T A T A RUA N G/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL T E N T ANG TATA CARA PENGI NTEGRASIAN K A J IAN L INGKUNGAN H IDUP S T R A T E G IS. 2, Oktober 2019: 177 - 188 p-ISSN : 0216-4019 e-ISSN : 2614-025X DOI : 10. 00 WIB Penyelenggara: Sekda Sleman. Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. 7. 16. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian. Melalui panel diskusi ini, baik Dirjen PPTR maupun Plt. Data terkini pada portal Protaru Kementerian . Unduh file pdf peraturan ini untuk mengetahui isi, lampiran, dan peta-petanya. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TATA CARA DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN A. E-Perpustaru ini bertujuan untuk membantu pemustaka yang memerlukan informasi penataan ruang dalam bentuk koleksi digital seperti NSPK, modul, buletin, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, telahan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan bahan perpustakaan lainnya. go. E. Panduan Akses Konten. Latar Belakang Menurut Pasal 4 dan Pasal 5Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utamaJurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 45, No. Tanggal: 30 November 2023 Waktu: 13. Indonesia, Pemerintah Pusat. tujuan pengembangan layanan ini adalah untuk mewujudkan. com yang masih mencari pekerjaan. Dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tersedianya Perda Tata Ruang di seluruh Indonesia baik yang. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5. Gambar. yang lain. Pasal 4 Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Masuk / Daftar. Dokumen ini menjelaskan tujuan, asas, prinsip, kewenangan, dan mekanisme penataan ruang di Indonesia. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional. melalui proses perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata. 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN. Pasal 4 Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah: a. Tujuan Perencanaan Tata Ruang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan berwawasan lingkungan, efisien,. 7 Dropbox Penyimpanan Arsip Digital Dokumen Sakip. Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. 16. WebBerdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, jenis KKPR dibagi menjadi 3 jenis yaitu: PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Target program prioritas penyediaan RDTR ditetapkan sebanyak. Ialah sistem informasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (Patroltaru) Kota Malang di. Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang. GISTARU adalah merupakan Induk dari Geographic Information System (GIS) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang yang diberi nama GISTARU (Geographic Information Sistem Tata Ruang). Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. -Pengertian Tata Ruang. KATA PENGANTAR. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Rencana pola ruang wilayah provinsi. Peraturan Perundang-undangan. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 10. T. Unduh dokumen ini dalam format. 4. (DOK. T. Tata ruang menurut Undang-Undang, adalah konsep yang mencakup perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ciri tertentu dan sistem yang sudah ditentukan berdasarkan bentuk administratif atau fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya perlu disesuaikan; d. 200. Judul. Kawasan Strategis Provinsi adalah. "Makanya tidak sinkron itu. Pada saat ini Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan lima layanan elektronik Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU), mulai dari RTR-Online, RTR-Bia7der, RDTR Interaktif, Protaru dan Konsultasi Publik Online. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. WebDirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada panel diskusi menjelaskan upaya terobosan kebijakan dalam peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang telah pihaknya lakukan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Aturan ini diharapkan menjawab masalah keterbatasan. SITARUNAS menyediakan informasi terkait. Mengingat terus meningkatnya populasi manusia dan terbatasnya ketersediaan ruang, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur penataan ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masing-masing layanan memiliki fungsi yang berbeda. 4. Permen ATRBPN No. Diketahui, dalam peta RDTR dan. Peraturan tata ruang di mulai pada tahun 1948 yaitu dengan berlakunya Stadsvormingsordonnantic atau disingkat SVO dan lebih dikenal dengan ordonansi pembentukan kota. 3 halaman. id Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR. 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di kota Surabaya untuk masa 20 tahun ke depan. Pengaturan Penggunaan Lahan: Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi alam, rekreasi, dan lainnya. Dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan tersedianya Perda Tata Ruang di seluruh Indonesia ba. DASAR PERTIMBANGAN Bahwa untuk. Kulon Progo - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP). Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. RDTR sebagai penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan. KOMPASKERJA. 25 Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. E. 10. 250. Tata ruang dipandang sebagai sebuah bentuk atau rupa yang memiliki struktur dan pola. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dijelaskan, bahwa RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota. Butuh Bantuan?WebTipe Dokumen. 13. 15. Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARU) dikembangkan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Penataan Ruang. Tweet on Twitter. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota penting bagi pelaksanaan pambangunan kota sebagai acuan dasar. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 18 yang menyebutkan bahwa: (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang implementasi rencana tata ruang atas izin-izin yang .